Pedagang retailer kecil “dihantam” oleh kekuatan “kapitalis” yang memiliki modal besar, punya jaringan bisnis luas, dan strategi pemasaran yang hebat.
Menyikapi “problema” yang dihadapi para retailer kecil yang ada di Sumatera Barat, sangat butuh “future-strategy”; pemikiran kedepan, kebijakan dari pemerintah dan pelaku dunia usaha besar untuk menjaga stabilitas UMKM di Sumatera Barat, sebagai basisnya pelaku ekonomi kerakyatan, seperti yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat (APRIS Sumbar) Bapak Sepriadi baru-baru ini di salah satu media on-line.
Dikatakan bahwa ratusan retailer kecil mati tergilas pemodal besar di Sumatera Barat. Pemerintah Daerah tidak menunjukan komitmen untuk melindungi ritel lokal dan membiarkan ritel besar seperti Indomart dan Alfamart hadir di Kabupaten dan Kota dengan nama yang berbeda menguasai pasar tanpa pengawasan, termasuk retailer besar lokal lainnya.
Kehadiran ritel asing seperti Mr. DIY, jaringan ritel Malaysia kini sudah menjangkau ke pelosok daerah-daerah terkecil di berbagai kota di Sumatera Barat yang akan mengancam para pelaku toko bangunan di daerah-daerah. Bisa jadi para “pandai besi” dan alat pertukangan buatan lokal tersingkir.
Disisi lain kekuatan negara tetangga sangat pesat dalam pertumbuhan bisnis holtikultura; Malaysia, Vietnam, Laos dan Thailand yang panen secara masif and “low Cost”; biaya rendah. Bisa jadi kekuatan ekonomi asing, akan memukul para pedagang “sayur” di Sumatera Barat. Kekuatan mereka dalam menyaingi pelaku UMKM lokal, akan sangat mudah kalau para pemikir pembuat kebijakan dan pemikir ekonomi makro Sumatera Barat tidak segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menghambat hal-hal yang merugikan masyarakat kecil.
Presiden Prabowo saat ini sedang melakukan perbaikan ekonomi kerakyatan melalui 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih agar Ekonomi Kerakyatan di Republik ini lebih “tahan banting”, oleh sebab itu perlu diwaspadai dan berharap para pembuat kebijakan mengantisipasi kemungkinan “terseok” nya UMKM di daerah-daerah.
Pemerintah Daerah, antara lain sebagai yang berperan memperbaiki Pelayanan Publik; membuat kebijakan Problem Solving; mencari solusi bagi kepentingan rakyat dan memproteksi kepentingan-kepentingan mereka dalam melakukan usaha.
Pemodal Besar Lokal dianggap memang masih perlu untuk tempat “sandaran” para UMKM namun memberi batasan terhadap para “kapitalis” juga sangat perlu.
“Kejar-Teriak” antara penegak hukum dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dipertontonkan di berbagai media perlu dicarikan solusi yang berkeadilan apalagi disaat sulit ini. Hal ini terletak pada pembuat kebijakan yang ditugaskan untuk problem solving; menyelesaikan masalah yang timbul agar pelayanan publik sebagai “azas” nya menjadi pemimpin di pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Saat ini perekonomian kerakyatan (UMKM) sedikit terganggu akibat adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Namun diyakini, ini tidak akan berlangsung lama, tergantung pembuat kebijakan dan kerja keras pelaku usaha di Sumatera Barat.
Para pemikir dan pembuat kebijakan masa depan ekonomi Sumatera Barat akan mendapatkan “economical culture shock”; kondisi ekonomi “sakit” dimasa depan, apabila semua sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah dikemas dalam suatu sentuhan “birahi-selera”, makanan yang dikemas “cantik dan seksi” diimpor mudah dari negara lain dan masuk ke Sumatera Barat. UMKM bisa “Nyahok”.
Perpindahan, saat ini, selera dari nasi padang ke “Pecel lele” yang masif masih dalam lingkungan Republik, tak menjadi masalah. Namun bisa jadi rendang populer dan dikonsumsi di luar dari pada di Sumatera Barat. Ini, masalah selera.
#CipotongAlay
