UTUSANINDO.COM,(PADANG)- Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan, rakor ini sangat penting bagi daerah, Karena kegiatan ini dapat membahas persoalan teknis serta aturan baru untuk kemajuan daerah.
“Adanya rakor dapat membantu Provinsi Sumbar untuk menyampaikan usulan kegiatan kepada pemerintah pusat melalui kementrian terkait, Karena dengan bersama-sama dapat mencarikan solusi jika ada persoalan yang terjadi didaerah dan juga penting untuk pembangunan dan masyarakat Sumbar” Ujarnya.
Menurutnya, Dengan adanya rakor yang diselengarakan setiap tahun ini menjadi perhatian kepala daerah. Tidak hanya terkait pembahasan dalam rakor. Tetapi, juga kehadiran dalam setiap rakor.
“Padahal rakor ini dilaksanakan minimal dalam setahun itu tiga kali. Tetapi, masih ada kepala daerah yang tidak hadir. Oleh karena itu, perlunya sinergi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi semestinya diharapkan kehadiran Bupati/Walikota,” ujar Irwan
Dikatakannya, bahwa setiap rapat koordinasi yang dilaksanakan pasti dilakukan absensi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengadakan kegiatan rakor. Sehingga, ketidakhadiran dari Bupati/Walikota saat rakor pasti diketahui. Jika, Bupati/Walikota tidak bisa hadir pasti bisa diwakilkan.
“Nama saja rakor kepala daerah. Iya, kepala daerah mesti hadir. Jika tidak bisa Bupati/Walikota. Kan, bisa diwakilkan sama Wakil Bupati/Walikota. Dan, saya apresiasi kepala daerah yang hadir,” katanya.
Tidak hanya mengapresiasi kepala daerah yang hadir. Namun Gubernur juga mengapresiasi kehadiran para Sekertaris Daerah (Sekda) dan Asisten Sekretariat Daerah. Tetapi, hasil dari rakor yang diselenggarakan mesti disampaikan kepada kepala daerahnya.
“Saya apresiasi kehadiran perwakilan Kabupaten/Kota yang diwakili Sekda maupun Asisten. Namun hasil rakor benar-benar sampai kepada kepala daerahnya,” tuturnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Biro Pemerintahan Iqbal Ramadipayana mengatakan, bahwa rapat koordinasi itu membahas tema strategi pengelolaan dana desa dan potensi desa dalam rangka percepatan pencapaian desa/nagari mandiri, optimalisasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta pembentukan satuan koordinasi penyuluhan perikanan di Sumbar.( can)
Discussion about this post