UTUSANINDO.COM, PADANG – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat asal fraksi Partai Demokrat Sumbar HM Nurnas mengatakan, kunci meningkatkan perekonomian suatu daerah adalah bagaimana meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur jadi landasan pembangunan perekonomian daerah dimana saja daerah.
“Kita cukup geram dengan kinerja Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, karena ada dirilis soal titik macet di ruas fenomenal Padang-Bukittinggi. Mestinya jangan lihat 12 titik rawan macet namun ada sub titik memicu macet horor. Selama ini tidak dapat menemukan solusi hadapi kemacetan mudik liburan hari raya idul fitri, karena kepala daerah saat ini tidak memiliki visi jelas, faktanya tidak dapat menjuluk dana pusat secara optimal, maka berakibat tidak adanya pembangunan infrastruktur di Sumbar,” ujar HM Nurnas HM Nurnas saat diskusi jelang buka puasa bersama Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Sabtu 23 April 2022 di Hotel Mercure Padang.
Menurut HM Nurnas, dalam RPJMD dan RJPD Sumbar tidak hilang untuk fokus sektor infrastruktur, tetapi kepala daerah juga tidak paham dan ngerti mengimplementasikannya.
“Kewenangan Balai Jalan Nasional harus didorong kepala daerah mendorong dana pusat dan kawal, agar kebijakan dana untuk Provinsi Sumatera Barat, hari ini itu tidak dilakukan Kepala daerah Sumbar,” ujar HM Nurnas.
Lanjut HM Nurnas, tidak ada pernah koordinasi antara Pemprov Sumbar dengan Balai Jalan Nasional untuk melakukan koordinasi dengan semua kegiatan pembangunan infrastruktur di Sumbar.
“Batang Lembang contohnya, hanya Rp 8 Milyar dikuncurkan dana pusat, ini membuktikan Kepala daerah lalai dan telmi membangun koordinasi dengan pusat. Gubernur Sumbar harus melihat RPJMD dan RPJPD untuk pembangunan infrastruktur dan sejalan dengan pariwisata akan terbawa pastinya,” ujar HM Nurnas.
Dikatakan HM Nurnas, program dan kegiatan harus masuk SIP berdasarkan regulasi saat ini, maka kendala kepala daerah perlu pihaknya mengingatkan hal itu harus dikejar, agar dapat memberikan dorongan.
“Menjadi pemimpin itu tidak mudah, kalau jadi pemimpin tidak bisa menyejahterakan rakyat dipimpin belum bisa itu disebut pemimpin, ” ujar HM Nurnas. (Bill Clin)
Discussion about this post