UtusanIndo.com,(Padang)- Komisi V DPRD Sumbar menggelar rapat dengar pendapat bersama mitra kerja dinas kesehatan Propinsi Sumbar dan lima kepala Rumah Sakit Se-Sumbar, di gedung baru DPRD Sumbar,Kamis, 27 Februari 2020.
Anggota komisi V Maigus Nasir mengatakan, pihaknya melihat permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan dengan Rumah sakit terutama dalam pembiayaan operasional rumah sakit, terlebih masalah pelayanan rumah sakit yang sepi, karena tidak melayani pasien BPJS kesehatan.
“Untuk mensiasati permasalahan tersebut, kepala daerah dan DPRD semestinya mencari jalan untuk mengakali dalam penganggarannya,”ujarnya.
Dikatakan Maigus, dinas sosial khususnya kota Padang membuat data miskin yang kurang tepat, karena adanya masyarakat miskin yang tidak terdata dengan baik
“Ditemukan kasus pasien miskin sudah tiga bulan terbaring, sehingga pasien tidak tertolong karena tidak memiliki BPJs kesehatan,” ujar Maigus politikus dari Partai PAN dapil I (Kota Padang).
Tampak setelah rapat, ketua Komisi V Mukhlis Abit dan anggota komisi membawa dinas kesehatan meninjau langsung kondisi ke Balai Pengobatan Masyarakat -Mata (BPM -Mata) di kawasan Gunung Pangilun Padang.(chan)
Discussion about this post