Inflasi Sumbar Terjaga dan Berada di Bawah Realisasi Inflasi Nasional

UtusanIndo.com, Padang- Realisasi inflasi tahunan bulan April 2026 di wilayah Sumatera Barat terus menurun dan berada di bawah realisasi inflasi tahunan nasional. Terkendalinya inflasi ditopang oleh penurunan inflasi kelompok barang bergejolak (VF). Dengan kodisi ini, inflasi tahunan Sumbar tercatat sebesar 1,97% (yoy), di bawah realisasi nasional yang sebesar 2,42% (yoy). Perkembangan ini juga menyebabkan, secarakumulatif Januari – April 2026, Sumatera Barat masih mencatat deflasi sebesar -0,43% (ytd) sehingga dalam keseluruhan tahun 2026, inflasi diprakirakan tetap berada pada rentang sasaran 2,5±1% (yoy) yang kondusif dalam menjaga daya beli masyarakat.

Penurunan laju inflasi tahunan ditopang oleh terkendalinya inflasi bulanan. Di tengah tekanan harga sebagai dampakkenaikan harga secara global maupun peningkatan permintaan domestik, inflasi Provinsi Sumatera Barat pada April 2026 tercatat terjaga. Pada bulan April 2026, inflasiSumbar tercatat sebesar 0,39% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,04% (mtm).

Peningkatan inflasi bulanan dipengaruhi faktor musiman pascaHBKN Idulfitri, kenaikan harga energi, serta transmisi kenaikan harga traded goods. Menurut komoditasnya, inflasi bulanan bulan April didorong kenaikan tarif angkutan udara; harga bawang merah, minyak goreng, jengkol, kentang, serta nasi dengan lauk. Inflasi angkutan udara tercatat 32,24% (mtm) didorong berakhirnya diskon tiket pesawat pada HBKN, kenaikan harga avtur dan fuel surcharge, serta penyesuaian tarif batas atas. Sementara itu, bawang merah mengalami inflasi 10,52% (mtm) terutama didorongpeningkatan permintaan bawang merah Sumbar baik dari dalam maupun luar wilayah Sumbar. Selain itu, minyak goreng mengalami inflasi 4,75% (mtm) seiring kenaikan harga CPO. Sementara itu kenaikan harga komoditas global juga mulai tertransmisikan kepada kenaikan harga bahan makanan yangberdampak pada peningkatan harga nasi dengan lauk pauk.

Tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi komoditas pangan strategis. Cabai rawit dan cabai merah masingmasing mengalami deflasi -21,13% (mtm) dan -13,55% (mtm), didukung peningkatan produksi lokal dan pasokan dari Sumatera Utara. Sejalan dengan itu, penurunan harga emas global mendorong deflasi emas perhiasan sebesar -2,92% (mtm). Sementara daging ayam ras juga tercatat deflasi -2,93% (mtm) seiring membaiknya pasokan.

Secara spasial, inflasi tertinggi di wilayah Sumbar terjadi di Kab. Dharmasraya dan terendah di Kabupaten Pasaman Barat. Di Kabupaten Dharmasraya inflasi tercatat sebesar 0,67% (mtm) sementara di Kabupaten Pasaman Barat mengalami deflasi –0,02% (mtm). Sedangkan di Kota Padang dan Kota Bukittinggi berturut-turut sebesar 0,51% (mtm). Dengan kondisi ini, hingga April 2026, inflasi tahunan tertinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya sebesar 3,44% (yoy), sementara wilayah lainnya masih berada di bawah 3% (yoy), yaitu Kota Bukittinggi 2,48% (yoy), Kota Padang 1,97% (yoy), dan Kabupaten Pasaman Barat 1,03% (yoy).

Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, KPwBI Sumatera Barat bersama TPID Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi, antara lain melalui:

1) Penguatan koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk percepatan rekonstruksi sarana dan prasarana pascabencana guna mendukung kelancaran distribusi;

2) Pelaksanaan Rakortek TPID dan FGD dalam rangka mitigasi risiko cuaca serta menjaga keberlanjutan produksi pertanian;

3) Intensifikasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan harga pangan strategis;

4) Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) berbasis neraca pangan guna mendukung manajemen stok yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko bencana(potensi musim kering akibat El Nino pada triwulan II 2026);

5) Fasilitasi business matching produsen – offtaker disertai penguatan logistik untuk memastikan kelancaran distribusi pangan;

6) Penguatan pemantauan dan langkah pre‑emptivemenjelang HBKN Idul Adha, khususnya dalam mengantisipasi dinamika harga daging serta kenaikan harga cabai dan bawang;

7) Pengamanan pasokan pangan strategis melalui koordinasi dengan BULOG guna memastikan kecukupan stok dan distribusi beras serta minyak goreng;

8) Penguatan ketahanan pasokan hortikultura melalui pengembangan urban farming serta penguatan peran kelompok tani cabai dan bawang sebagai champion penjaga stok saat defisit pasokan.

Ke depan, inflasi Sumatera Barat diprakirakan tetap terjaga seiring normalisasi produksi dan perbaikan distribusi. Namun demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai, antara lain peningkatan harga pangan global dan disrupsi rantai pasok yang berdampak pada biaya logistik, potensi aliran keluar komoditas pangan akibat disparitas harga antarwilayah, dampak cuacaekstrem dan potensi terjadinya bencana serta tekanan depresiasi nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan imported inflation. Mengantisipasi hal tersebut, sinergi TPID akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali dalam rentang 2,5±1% (yoy) untuk menjaga daya beli masyarakat dan tetap mendukung stabilitas perekonomian daerah sepanjang tahun 2026.