UtusanIndo.com, Padang- Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat M.Abdul Majid Ikram mengatakan,Ekonomi Sumatera Barat terus mengalami perlambatan. Tahun 2025 tumbuh 3,37% (yoy), melambat dibandingkan 2024 sebesar 4,37% (yoy).
“Perlambatan tahun 2025 bersumber dari sektor perdagangan dan kontraksi terjadi pada LU Konstruksi dan Transportasi. Kondisi ini tercermin pula dari kontraksi investasi dan konsumsi pemerintah serta rendahnya pertumbuhan konsumsi RT,” ujar M Abdul Majid Ikram saat kegiatan upaya pengendalian harga dan digitalisasi pembayaran dalam mendukung stabilitas ekonomi selama Ramadan 1447 H, di Aula Angun Nan Tongga Bank Indonesia Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, No 22 Padang.
“Kepala sawit, dari sisi pendapatan bisa juga pendapatan masyarakat siknifikan. Pasaman dan Dharmasraya sedang berkembang kelapa sawit di Sumatera Barat yang membantu pertumbuhan ekonomi,”ujar Abdul Majid Ikram
Menurut M Abdul Majid Ikram, Ekonomi Sumatera Barat tahun 2026 diprakirakan tumbuh tidak jauh dari pertumbuhan periode sebelumnya pada rentang 3,79-4,59% (yoy).
Adapun sumber pertumbuhan adalah recovery/rekonstruksi infrastruktur pasca bencana, dan progress pembangunan flyover sitinjau lauik.
“Meski demikian, terdapat potential risk yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah, terutama apabila pemulihan ekonomi pasca bencana tidak dilakukan secara cepat serta beberapa hambatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur,” ujar Abdul Majid Ikram
Sektor perkebunan naik siknifikan, dari 2018 sampai sekarang adalah 60 persen. Kira- kira pendapatan kita 70 persen selama 7 tahun. Masyarakat kalau punya tanah, silahkan tanam sawit.
Perkembangan digitalisasi sistem pembayaran hingga triwulan IV 2025 transaksi QRIS masih tinggi didukung peningkatan jumlah pengguna.
Sementara itu, volume transaksi BI- FAST mencatat kenaikan terbatas. Disisi lain, transaksi kartu kredit dan SKNBI masih diminati masyarakat Sumbar meskipun sebagian mulai beralih menuju kanal pembayaran digital lebih efesien.
Dikatakan Abdul Majid, Peningkatan konsumsi rumah tangga, salah satunya didorong oleh kenaikan UMP 2026 serta kebijakan
insentif PPh 21. Meningkatnya belanja pemerintah untuk program prioritas, rekonstruksi serta pemulihan ekonomi pasca bencana termasuk pengembalian pemotongan TKD 2026.
“Sampai dengan Agustus 2025, laju perkembangan inflasi masih terjaga pada target dengan nilai 2.89% (yoy). Namun cuaca ekstrim yang terjadi mulai dari bulan September, utamanya di Pasaman Barat dan puncaknya bencana hidrometeorologi pada akhir Nov‘25 mengakibatkan inflasi meningkat di atas target (5.15% yoy), tertinggi nomor 2 setelah Prov. Aceh. Upaya untuk mengendalikan harga pangan akibat bencana mulai dilakukan pada Des‘25 dan secara tidak langsung berdampak pada deflasi pada Jan’26 sebesar -1.15% (mtm) yang bersumber dari deflasi cabai merah, bawang merah, dan terkendalinya harga beras. Upaya pengendalian Inflasijuga tercermin pada inflasi Feb’26 sebesar 0,30% (mtm), lebih rendah dibandingkan nasional 0,68% (mtm) di tengah momentum Ramadan,” ujar Abdul Majid
Yuliadi Chandra WU
