UTUSANINDO,(JAYAPURA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah daerah yang sudah menerapkan pelayanan publik berbasis komputer atau e-Government agar waspada tindak korupsi masih bisa terjadi. Pasalnya sistem aplikasi pelayanan tersebut merupakan buatan manusia juga.
“Secanggih apapun aplikasi yang kita buat, tapi tetap saja manusia di belakangnya itulah sebenernya yang paling utama. Aplikasi ini dibuat oleh manusia, bisa dibelok kiri kanan oleh manusia,” ujar salah seorang Pimpinan KPK Basaria Panjaitan pada Launching e-Government Papua di Kantor Gubernur Papua, Jalan Sulawesi Dok II, Kota Jayapura, Rabu, 8 Maret 2017.
Meski demikian, Basaria mengakui program e-Government paling tidak merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan aplikasi tersebut, meungkinan, untuk melakukan korupsi sudah semakin tipis atau limitnya kecil.
“Tapi, jangan sampai ini dilaunchig tapi nanti korupsi tetap jalan, ya percuma karena di beberapa praktek di tempat tertentu ada juga yang sudah launching tindakan penyimpangan terjadi,” kata dia.
Contohnya, lanjut Basaria, pengadaan barang jasa hanya untuk orang-orang tertentu. Walaupun sudah ada aplikasi, ternyata yang bisa masuk ke sistem itu hanya orang-orang tertentu. Lainnya dipersulit untuk bisa masuk ke sistem yang sama.
“Mudah-mudahan sistem ini akan mempermudah pelayanan pada masyarakat semua dan yang paling utama dengan adanya sistem ini, seluruh masyarakat tahu kira-kira untuk apa atau sampai di mana pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemda. Itu yang utama,” ujarnya
PikiranRakyat
Discussion about this post