UTUSANINDO.COM,(JAKARTA)- Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terus upayakan swasembada pangan. Salah satu caranya ialah dengan mengubah fokus anggaran Kementerian Pertanian untuk belanja sarana dan prasarana. Mulai dari kisaran 60 persen sejak 2015, hingga 70 persen pada RAPBN 2017 atau senilai Rp16,6 triliun. Demikian disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) soal peningkatan produksi pertanian di Kantor Presiden, Selasa, 6 Desember 2016.
Presiden mengingatkan masih ada 4 juta hektare lahan persawahan yang belum terairi oleh irigasi. “Masih terdapat 5,2 juta hektare huma atau ladang dan 12,01 juta hektare tegal atau kebun seluas yang perlu dibuatkan kantong air, embung agar bisa menanam dua kali dalam setahun,” ujar Presiden.
Selain itu, masih ada lahan tidur seluas 11,7 juta hektare yang juga diminta Presiden untuk dimanfaatkan. “Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mengembangkan sumber-sumber air, seperti normalisasi sungai, memperbaiki saluran irigasi primer dan sekunder, serta membangun embung-embung. Dengan cara itu, kita akan bisa mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada serta dapat meningkatkan produksi pertanian agar swasembada pangan dapat tercapai,” tambahnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa seiring dengan upaya peningkatan produksi pertanian, maka kebutuhan para petani akan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga semakin meningkat.
“Saya minta dilakukan pengembangan alat mesin pertanian serta meningkatkan akses permodalan bagi petani melalui skema Kredit Usaha Rakyat,” ujar Presiden.
Terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), info yang masuk ke Presiden per tanggal 31 Juli 2016 menyebutkan bahwa penyaluran untuk sektor pertanian dan kehutanan baru mencapai angka 15 persen. Sedangkan sebanyak 68,36 persen telah tersalurkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran. Oleh karenanya, ke depan Presiden akan meminta peningkatan penyaluran KUR bagi sektor pertanian tersebut. “Dan tahun 2017 target alokasi KUR dipertahankan pada angka Rp100 triliun sampai Rp120 triliun,” ucap Presiden.
Menutup arahannya, Presiden minta dibuatkan skema khusus untuk alokasi Kredit Usaha Rakyat di sektor pertanian yang didasarkan pada karakteristik komoditas yang menjadi prioritas. “Karena saya lihat skema yang ada sekarang ini masih bersifat umum. Satu lagi, yang tidak kalah pentingnya, saya ingin agar koperasi-koperasi di desa-desa kembali digiatkan dan difokuskan untuk menyalurkan KUR bagi sektor pertanian,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung. (Humas Kemensetneg)
Discussion about this post