UTUSAINDO.COM, PADANG – Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Yozarwardi Usama Putra mengatakan,rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sekaligus juga menyampaikan laporan penyelenggaraan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Barat tahun 2016
“Sebagaimana kita ketahui intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 memberikan instruksi kepada baik dari Kementerian lembaga TNI Polri pemerintah daerah sehingga pemerintah provinsi untuk dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan adalah dan apabila ditemukan titik api terkecil apapun di suatu wilayah maka segera dipadamkan jangan sampai meluas dan sulit untuk dipadamkan carikan solusi permanen untuk pembakaran hutan dan lahan bermotif ekonomi penegakan hukum secara tegas memberikan Efek Jera bagi para pelaku serta frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan agar lebih ditingkatkan,” ujar Yozarwardi di Padang, Rabu, 2 Desember 2020.
Menurut Yozarwardi, shingga sesuai dengan arahan presiden tersebut agar dalam penanganan karhutla mengutamakan upaya-upaya pencegahan sebagai bagian dari tindak lanjut Inpres tersebut dan untuk membangun sinergitas antar stakeholder terkait dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan lintas sektoral tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2020
“Kegiatan ini adalah 1 secara umum adalah berbagi informasi dan mengevaluasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di provinsi Sumatera Barat Tahun 2022,” ujarnya.
Lanjut Yozawardi, tujuannya rakor untuk membangun sinergitas antara lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang akan terjadi di wilayah provinsi Sumatera Barat hasil.
“Kita harapkan dari kegiatan ini adalah Pertama adanya upaya yang akan digunakan adalah presentasi presentasi dengan bentuk talkshow dari narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi kedua pembacaan simpulan dan poin-poin penting dari rapat koordinasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mengatakan secara virtual, Indonesia pada 1 Januari sampai 1 Desember 2019 dan 1 Desember 1 Januari 1 Desember 2020 terjadi penurunan jumlah hotspot yang sangat signifikan sekitar 91%.
“Ini dalah berbagai upaya yang sudah kita lakukan nanti kami sampaikan upaya-upaya apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini ini adalah makna hotspot di Indonesia untuk provinsi Riau Kalimantan Barat ini ada di puncak biasa terjadi di bulan Februari dan Maret tapi nanti setelah kita masuk tahun depan 2001 Januari akhir Februari sudah siap-siap dengan kondisi yang sangat panas juga untuk wilayah Riau dan Kalimantan Barat kemudian pada akhir bulan sekitar bulan Agustus sampai Oktober dari puncak puncak yang biasanya terjadi kalau kita lihat Bagaimana kondisi kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 terjadi banyak penurunan terutama pada tahun ini sangat,” ujarnya.
Adapun peserta dari rapat koordinasi ini adalah hari dari Kementerian lhk instansi pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat pemerintah Kabupaten Kota tegas Brigadir penanggulangan karhutla provinsi kph tni-polri Mitra yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan serta media massa narasumber
Keynote speaker adalah Bapak gubernur provinsi Sumatera Barat kemudian ada pengantar kerjaan tentang kebijakan pengendalian kebakaran hutan (chan)
Discussion about this post