UTUSANINDO.COM, JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) Pusat M. Rafik Perkasa Alamsyah mengatakan, gerakan dan kampanye agar dihentikannya keriuhan politik, kegaduhan publik serta aksi-aksi demonstrasi anarkis yang sangat merugikan bangsa dan menghambat agenda pembangunan untuk kemajuan NKRI.
“Kita mendorong tumbuhnya kesadaran politik masyarakat Indonesia akan diperlukannya kesolidan dan kegotongroyongan dalam menghadapi situasi sulit akibat pandemi dan kemerosotan ekonomi dunia, serta membantu pemerintah melanjutkan dan memaksimalkan pembangunan Indonesia,”ujar M Rafik saat diskusi kebangsaan bersama Ketua Forum Wartawan Perlemen (FWP) DPRD Sumbar Novrianto, Pimpinan umum media online Mimbar Sumbar, Boban Wartawan Rakyat Sumbar dan Pimpinan Umum UTUSAN INDO COM Yuliadi Chandra di Senayan City Jakarta, 6 November 2020.
Selanjutnya, Rafik juga akan merajut potensi seluruh kawula muda bangsa guna menjadi akselerator pembangunan dan kemajuan Negara Kesatuan Indonesia.
“Memaksimalkan hadirnya momentum bonus demografi yang tidak datang dua kali, agar menjadi energi positif,” ujar Rafik
Dikatakan Rafik, gejolak politik Indonesia yang terus melanda membuat pemerintah harus berbagi konsentrasi dalam menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas politik nasional.
Pada situasi terbaru misalnya, agenda pemerintah mendorong penyederhanaan hukum lewat omnibus law UU Cipta Kerja, ternyata mendapat perlawanan dari gerakan ekstra parlemen.
“Padahal, niat mulia Presiden Jokowi telah secara gamblang dikemukakan bahwa proses pembangunan memerlukan penyederhaan sistem hukum agar akselerasi pembangunan dapat diwujudkan.
Lanjut M Rafik, pandangan Pemuda Minang makna untuk Sumatera barat bahwa pihaknya melihat bahwa masih kurang peduli dengan pemuda salah satunya KNPI.
“Kami melihat 10 tahun Pemerintah Provinsi Sumbar kurang peduli dengan Pemuda salah satu nya adalah Komite nasional pemuda indonesia Provinsi Sumbar tidak mendapatkan support anggaran dari Pemprov Sumbar serta PKS sepertinya tidak menghargai semangat sumpah pemuda 1928,” ujarnya.
Dijelaskan M Rafik, ditambah Gubernur Sumbar dari PKS gagal mengangkat ekonomi provinsi Sumatera Barat.
“Selama lebih kurang 10 tahun tidak ada kenaikan signifikan ekonomi makro maupun mikro di Sumbar yang menyebabkan efek kasus- kasus sosial di Sumatera Barat, karena susahnya lapangan pekerjaan dan entrepreuner buat anak muda Kami Pemuda Minang di rantau tidak pernah diperhatikan dan disupport Pemerintah Daerah Sumatera Barat,” ujar M Rafik tergabung Harley Owner Grub (HOG) Jakarta Chapter (JC) Indonesia ini. (Chan)
Discussion about this post