UTUSANINDO.COM, (JAKARTA)- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, pihaknya mengkritisi anggaran KPU yang disajikan, karena tidak menyertakan realisasi pertahunnya sehingga sulit diberikan penilaian.
“Anggaran permulaan yang lebih banyak untuk KPU di daerah Rp 1.05 triliun dan pusat hanya Rp 400 juta,” ujar Guspardi Gaus dalam RDP komisi II dengan KPU dan Bawaslu, Kamis, 24 Juni 2020.
Menurut Guspardi Gaus, pihaknya mempertanyakan apakah perlu ada surat dari ketua komisi II membuat surat ke pemerintah.
“Kedepan kita harus melaksanakan pilkada serentak 9 di Desember 2020, maka harus dibekali dana yang cukup.Apakah harus ada surat dari ketua komisi II atau cukup dari KPU saja untuk membuat surat ke pemerintah,” ujarnya.
Lanjut Guspardi Gaus, anggaran 2021 lebih besar dari 2020, padahal perhelatan yan besar itu di 2020.
” Bawaslu hanya realisasi 73% tetapi ukuran kinerja 96% dan anggaran 2019 8,6 T terealisasi 8,3T satu sisi bagus ada penghematan tetapi disisi lain bisa juga mengidikasikan perencanaan yang kurang pas,” ujarnya. (Chan)
