UTUSANINDO.COM,(PADANG)- Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal memgatakan, pihaknya tidak sependapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemprov Sumbar untuk masyarakat terdampak Covid-19 diputuskan Gubernur Sumbar.
”Kok distop, miris kalau BLT tahap dua periode Juli-September tidak dilanjutkan oleh Gubernur Sumbar,”ujar politisi senior Partai Golkar Sumbar, di Padang, Senin, 7 Juni 2020.
Afrizal pun membeberkan ketaksinkronan alasan gubernur tentang APBD yang tidak mampu melanjutkan program BLT jaring pengaman sosial terdampak Covid-19.
”APBD Sumbar cukup mampu tacle BLT tahap dua itu kok. Dari recofusing APBD tahap dua direncanakan penanganan Covid Rp 2,9 triliun, tidak menambah banyak gubernur melanjutkan BLT tahap dua,”ujar Afrizal.
Postur APBD Sumbar untuk BLT tahap dua bisa, karena dari perencanaan direcofussing tahap dua untuk Belanja Langsung APBD Sumbar Rp 2.9 triliun tahap satu, tahap dua Rp 2.098 triliun.
”Artinya jika perencanaan penanganan covid-19 Rp 600 miliar, maka masih ada program penanganan Covid-19 anggaran tersisa Rp 1.5 tiliun. Sementara untuk BLT sendiri disiapkan anggaran Rp 215 miliar untuk tiga bulan. Rasanya untuk BLT tahap dua porsi dari APBD masih bisa tidak besar menambahnya,”ujar Afrizal.
Apalagi dan buat apa pula BLT Pemprov tahap II distop, sangat miris karena ketersediaan anggaran cukup dari total refocussing tahap dua senilai Rp 2.098 triliun tadi.
Harapannya, khusus Komisi III DPRD Sumbar kalau sudah ada alokasi anggaran untuk Civid-19, sebaiknya Gubernur Sumbar lanjut ke pembayaran BLT tahap dua periode Juli-September.
”Kalau sisa BLT tahan satu yang satu bulan lagi, 10-15 Juli sudah bisa dicairkan lagi,”ujar Afrizal.
Tapi kalau Gubernur Sumbar elegan melanjutkan BLT tahap II maka itu mesti diikuti oleh BLT kota dan kabupaten yang sudah berjanji mengucurkan BLT bagi masyarakat mereka terdampak Covid-19.
”Terutama BLT daerah yang baru satu bulan dikucurkan, ada rasa ketakadilan jika BLT Pemko atau Pemkab hanya satu bulan dikucurkan sementara BLT Provinsi tahap satu jika dikucurkan Juni ini itu masyarakat terdampak Covid-19 yang terdata kenerima total Rp 1,8 juta,”ujar Afrizal.
Dan bupati walikota yang berjanji kasih rakyat BLT tiga bulan sementara realisaainya hanya satu bulan atau dua bulan mesti meniru sikap Irwan Prayitno yang samgat pro rakyat terdampak Covid-19.
”Jangan sampai rasa ketakadilan itu menjurus kepada ketakpercayaan publik kepada kepala daerah kota dan kabupaten,”ingat AfrizaL. (Ongge/iko)
Discussion about this post