Pemerintah Diminta Terbuka soal Proses Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

UtusanIndo.com,(Jakarta)- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyayangkan proses pemilihan mitra pelaksana program kartu prakerja yang dilakukan pemerintah, karena program kartu prakerja yang didapatkan oleh delapan perusahaan rintisan (Star-up) harusnya transparans dan akuntabilitasnya terjaga dalam prosesnya.

“Publik beratanya- tanya ada apa dibalik semua ini. Hal ini bisa menimbulkan dugaan dan
prasangka ditengah masyarakat bahwa Kartu Prakerja ini ada kesan diatur dan di plot untuk
pihak – pihak tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan,” ujar Guspardi Gaus di Jakarta , Rabu 22 April 2020.

Pemerintah tidak memberikan kesempatan secara terbuka kepada semua pihak dalam proses lelang atau tendernya .

Legislator PAN ini mengungkapkan sebelumnya diduga pemerintah menunjuk delapan
perusahaan sebagai mitra Kartu Prakerja.

Mereka adalah Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.

“Apalagi jumlah uang yang digelontorkan oleh pemerintah dalam program ini terbilang tidak sedikit yakni Rp. 5,6 Triliun atau rata – rata sekitar Rp700 miliar per perusahaan yang disiapkan pemerintah untuk Kartu Prakerja,” jelas mantan Dosen IAIN Imam Bonjol Padang.

Diketahui, Skill Academy merupakan salah satu mitra pelaksana dari kartu prakerja.

Diman mantan stafsus Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara merupakan CEO sekaligus pendiri Ruang Guru.

Selanjutnya anggota DPR RI asal Sumatera Barat ini mengatakan saat ini momen yang tepat bagi
pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Namun, ia menyayangkan mitra pelaksana program kartu prakerja yang terkesan diberikan kepada pihak yang dekat dengan penguasa.

Jangan pemerintah bertindak tidak transparan karena merasa dilindungi pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Aturan itu berbunyi segala biaya yang dikeluarkan pemerintah merupakan upaya menyelamatkan ekonomi dan bukan kerugian negara. Pemerintah juga tidak bisa dituntut dalam penanganan Covid-19.

Pemerintah harus di dorong membuka kepada publik terkait proses pemilihan mitra pelaksana dalam program kartu prakerja imbuh Gispardi yang juga anggota Baleg DPR RI ini.(chan/rlis)