UtusanIndo.com,(Padang)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengkritik imbauan walikota Padang yang salah satunya untuk mengumpulkan besaran infaq minimal 7,5% dari gaji pegawai negeri sipil Kota Padang untuk mengatasi masalah penyebaran covid 19.
“Kita melihat imbauan walikota Padang tidak ada kekuatan hukumnya tidak kuat, kemudian yang sifatnya himbauan itu bisa dilaksanakan bisa tidak dilaksanakan melihat dari kondisi PNS tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana melalui sambungan telepon selulernya, Rabu, 8 April 2020.
Menurut Ilham Maulana yang juga Ketua DPD Demokrat Kota Padang ini, pihaknya saat ini dapat melihat PNS yang ada di Kota padang sudah banyak melakukan pinjaman ke Bank untuk keperluan keluarga dan anak sekolah.
“Kalau masih diberatkan 7,5 persen, PNS gajinya minimkan, karena kondisi sekarang semua serba butuh pergerakan untuk mencari usaha- usaha lain susah,” ujar Ilham Maulana yang dikenal vokal ini.
Lanjut Ilham Maulana, pihaknya mengharapkan kepada walikota jangan lagi dilakukan pemotongan itu, karena pake apa dia makan lagi.
“Pada poin kedua ada juga imbauan kepada BUMN dan BUMD, khusus untuk BUMN dan BUMD diharapkan biarkan dia berkontribusi langsung kepada masyarakat di sekelilingnya,” ujar Ilham Maulana.
“Untuk BUMN dan BUMD diharapkan kepada Pemko Padang memberikan keleluasaan kepada dia untuk memberikan kontribusi langsung disekeliling masyarakat di sekelilingnya,” ujar Ilham Maulana
Lanjut Ilham, salah satu contoh, perusahaan air minum Kota Padang, ada beberapa Imtek- imtek di masing- masing kecamatan yang mempunyai potensi air.
“Masyarakat disekelilingnya itu, adalah masyarakat ekonomi lemah kebawah umumnya, silahkan dia memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah kebawah,” ujarnya
Dikatakan Ilham, karena di Baznas Kota Padang sudah ada acuannya, sudah jelas mana- mana yang dilakukan pemotongan melalui infaknya, zakatnya jangan semua didorong semua ke Baznas.
“Kita mempunyai APBD yang besar, diharapkan walikota menghentikan semua tender- tender yang ada di Pemerintah Kota, agar terukur anggaran yang ada itu berapa,” ujar Ilham Maulana yang merupakan dari daerah pemilihan IV Padang Selatan dan Padang Timur ini.
Dikatakan Ilham, pemerintah pusat saja sudah melakukan, beberapa provinsi, kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia sudah melakukan.
“Kenapa Kota Padang tidak mau melakukan, kenapa gaji pegawai yang harus dipotong, manfaatkan APBD kita yang ada , hentikan semua tender, kumpulkan anggaran itu yang ada belikan semua ke Alat Pelindung Diri (APD).
Ditambahkan Ilham Maulana, jangan dibebankan lagi masyarakat yang sulit ekonominya hentikan semua tender itu jelas terlihat berapa posisi uang yang ada, gunakan semaksimal mungkin.
“Acuan dari pada Menteri Keuangan , Menteri Dalam Negeri bagaimana bisa melakukan konsultasi teleconference langsung dengan pihak kementrian,” ujar Ilham Maulana mengakhiri. (Chan)
Discussion about this post