UtusanIndo.com,(Padang)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi V DPRD Sumbar menerima aspirasi pengurus korwil forum honorer kategori 2 Indonesia (FHK2I) wilayah Sumatera Barat di ruang Bamus DPRD Sumbar, Kamis, 28 November 2019.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Muchlis Yusuf Abit mengatakan, pihaknya siap memperjuangkan aspirasi dari honorer guru dan tenaga teknis lainnya, bila perlu kalau tidak selesai di Pemprov Sumbar, pihaknya akan memperjuangkan sampai ke Kementrian di Jakarta.
“Kalau soal gaji honorer, bahwa kami telah ketuk palu APBD 2020, karena aspirasi yang diterima saat ini terlambat, maka kami berjanji akan memperjuangkan pada APBD Perubahan 2020,” ujar Yusuf Abit yang merupakan politisi Partai Gerindra Sumbar ini.
Menurut Yusuf Abid, pihaknya akan memperjuangkan gaji honorer tersebut akan diperjuangkan untuk gaji yang lebih layak perbulannya.
Sementara itu, koordinator guru, Abuzar mengatakan, pihaknya mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi untuk mempecepatkan keluarnya Surat Keputusan (SK) honorer kategori II yang lulus P3K februari 2019 dan mendesak pemerintah daerah untuk mengeluarkan formasi bagi honorer yang belum lulus dan tenaga teknis.
“Kami bukan saja dari guru, tetapi semua instansi ada yang dari TK, SD, SMP,SMA, SMK, SLB, Pol PP, Dinas Perhubungan, kelurahan dan Camat ada pegawai honorer disana dan itu sangat penting,”ujarnya.
Mereka mempertanyakan kebijakan Pemprov Sumbar yang belum mengeluarkan SK pengangkatan mereka.
“Sampai sekarang kami belum mendapatkan SK. Padahal kami sudah lulus sejak Februari 2019 lalu,” ujarnya.
Lanjut Abuzar, saat penerimaan PPPK pada Februari 2019, ada 153 guru honorer K2, 7 tenaga kesehatan, dan 1 penyuluh yang dinyatakan lulus.
“Sudah sembilan bulan kami tanpa kejelasan. Makanya kami ingin menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat di DPRD Sumbar,” ujar Abuzar mengakhiri (can)
Discussion about this post