UtusanIndo.com,(Padang) – Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sekaligus pencetakan sejarah. Jika proyek rampung, jalan tol ini merupakan jalan tol pertama yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
Pembangunan jalan tol tersebut bukan hanya untuk meningkatkan konektivitas orang, melainkan juga melancarkan distribusi barang. Dengan demikian harga produk dapat bersaing dengan negara lain.Selain itu, pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru juga diyakini mendorong perkembangan sektor pariwisata di Sumatera Barat.
infrastruktur menjadi hal fundamental jika ingin memenangkan persaingan dengan negara lain. Adanya infrastruktur akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik akan jauh lebih murah.
Dengan dibangunnya tol akan memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan dari Padang ke Pekanbaru dari 9 jam menjadi 3 jam perjalanan.
Tak hanya memangkas waktu perjalanan, jalan tol ini juga akan menghubungkan dua pelabuhan laut yang berada di Padang dan Dumai, Riau.
Jalan Tol Padang-Pekanbaru akan mengefisienkan mobilitas orang dan barang. Dengan terhubungnya Pelabuhan Laut Teluk Bayur dan Dumai, nantinya akan meningkatkan pergerakan produk barang.
Proyek jalan tol senilai Rp 78 triliun tersebut sebenarnya sudah dicanangkan sejak 2008. Namun lantaran terkendala pembebasan lahan, proyek tidak kunjung terlaksana.
Proyek jalan tol dengan total panjang 244 kilometer itu memiliki lima seksi. Seksi pertama yakni Padang-Sicincin dengan panjang 28 kilometer.
Seksi kedua yakni Sicincin-Payakumbuh dengan panjang 78 kilometer. Seksi ketiga yakni Payakumbuh-Pangkalan dengan panjang 45 kilometer.
Seksi keempat yakni Pangkalan-Bangkinang dengan panjang 56 kilometer dan terakhir seksi kelima yakni Bangkinang-Pekanbaru dengan panjang 37 kilometer.
Pembangunan Jalan Tol Padang Pariaman-Pekanbaru terus dilaksanakan secara bertahap 0-4,2 km. Saat ini sedang proses pembebasan lahan di lapangan pada 4,2-30,4 km oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Saker, dengan appraisal yang baru dan pihak Badan Pertanahan Nasional.
Dukungan Kementerian PUPR sangat besar. Hal ini dengan telah dilakukan kajian dan pembicaraan terhadap penataan teknis jalan tol yang akan menembus bukit (terowongan) di sekitar jalan tol di lokasi Agam.
Pemerintah provinsi terus memberikan dukungan penuh, terhadap jalan tol ini sebagai agenda pembangunan nasional yang ada di Sumatera Barat. Untuk menyukseskan diharapkan dukungan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dilewati jalan tol terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat.
Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh PT Hutama Karya telah dilakukan oleh Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo disaksikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 18 Juli 2018 lalu.
Yakinlah pemerintah sedang berusaha memajukan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Pembayaran ganti rugi lahan akan disegerakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kemajuan pembangunan ini semata-mata untuk kepentingan rakyat dalam memacu daya saing daerah menghadapi globalisasi dan pasar bebas.
Semua pembiayaan itu dibebankan pada bantuan JICA dan APBN yang ditalangi oleh PT. Hutama Karya.Mendorong perekonomian di wilayah Sumatera bagian tengah. Sebab nantinya tol tersebut akan menjadi penghubung dua pelabuhan yakni Pelabuhan Teluk Bayur di Padang dan Pelabuhan Dumai.
Niatan pemerintah untuk membangun tol bukan tanpa alasan. Perkembangan moda transportasi membuat infrastruktur tol menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan. Bila tak ada tol, lanjutnya, maka infrastruktur eksisting saat ini tidak mampu menampung pertumbuan jumlah kendaraan.(Adv)
Discussion about this post