UtusanIndo.com, Padang – Wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar mengatakan, perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 disepakati DPRD dan Gubernur Sumatera Barat, proyeksi pendapatan Rp. 6.877.451.649.287,- dan belanja daerah Rp.7.037.899.193.712, proyeksi pendapatan dan alokasi belanja diusulkan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 masih bersifat tentatif dan perlu di dalami kembali dalam pembahasan nanti.
“Kami berharap, jawaban atau tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi nanti, dapat menjelaskan dan menjawab secara utuh,” ujar Irsyad Syafar saat DPRD Provinsi Sumbar melaksanakan rapat paripurna peyampaian pandangan umum fraksi- fraksi terhadap ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, di ruang utama DPRD Sumbar, Kamis, 1 Agustus 2024.
Juru bicara fraksi Gerindra menyampaikan, nota pengantar dan nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2024, kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah kondisi tidak bagus. Sama seperti tahun sebeumnya, terdapat defisit cukup besar dimana tahun ini tercatat Rp 160,447 Miliar.
“Mohon penjelasan Saudara Gubernur terkait hal ini dan apa langkah akan dilakukan?,” tanya juru bicara fraksi Gerindra Sumbar
Juru bicara fraksi PAN menyampaikan, angka penggangguran terbuka dan solusinya apa yang bisa di lakukan dalam waktu kasib ini.
“indikator pertumbuhan ekonomi merangkak naik apa bukti yang bisa di perlihatkan dan inflansi yang tak terkandali bagaimana mengatasinya,” ujar juru bicara fraksi PAN
Fraksi Golkar menyampaikan, Terhadap OPD dibebankan menambah target PAD pada Rancangan APBD Perubahan tahun 2024 ini , selayaknya berbanding lurus dengan penambahan belanja, begitu sebaliknya bagi OPD yang dikurangi beban target PAD nya pada perubahan APBD tahun 2024 ini selayaknya juga dikurangi belanjanya.
“Untuk itu kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan untuk meninjau ulang kembali target pendapatan dan belanja pada masing-masing OPD,”ujarnya
Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan, Tentang Belanja Daerah semula dianggarkan sebesar Rp 6.818.020.392.949, menjadi Rp 7.037.899.193.712, naik sebesar Rp 219.878.800.763 menurut Fraksinya tidak terlalu signifikan, namun Fraksinya dalam hal Belanja Daerah memberikan catatan penting tentang realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 ini baru terserap sebesar Rp 2.651.718.812.873,60 (KUPA-PPAS Tahun 2024) artinya masih jauh dibawah 50%.
“Apa yang menyebabkan lambatnya realisasi belanja daerah ini?,”ujarnya
Fraksi PKS menyampaikan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sudah mencapai realisasi 97%. Tentu hal ini jauh dapat ditingkatkan mengingat bahwa penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini adalah laba dari penyertaan modal kepada BUMD-BUMD dimiliki pemprov.
“Fraksi PKS mendorong dapat peningkatan kinerja BUMD dalam menambah deviden dalam peningkatan pendapatan asli daerah,”ujarnya
Fraksi Demokrat menyampaikan, pihaknya meminta aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Sumatera Barat agar netral saat momen pemilihan kepala daerah Pada november 2024.
“Langkah apa dilaksanakn Eksekutif untuk menjaga netralitasnya,”ujar juru bicara fraksi Demokrat Sumbar ini
Fraksi PPP-NasDem menyampaikan, di Tua Pejat Mentawai, sampai sekitar tanggal 31 Juli 2024 lalu, belum memiliki AMBULANCE LAUT mampu melayani dan menangani masyarakat sakit atau kematian. Baik antar pulau dalam daerah Mentawai maupun antara Mentawai dengan Ibu Kota Provinsi Sumbar Kota Padang. Masyarakat harus menyewa antara 15 sampai 20 Juta rupiah untuk ini. Masyarakat belum atau tidak mampu untuk membayar yang semahal itu.
“Apakah ini harus disediakan oleh Bupati dengan APBDnya atau oleh Gubernur dengan APBD provinsinya, mohon penjelasannya,”ujar juru bicara PPP- Nasdem.
Tampak rapat paripurna dihadiri wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, Pemprov Sumbar dihadiri wakil gubernur Sumbar Audy Joinaldy, anggota DPRD serta pimpinan dan anggota kehadiran tiga belas orang, OPD, Sekwan DPRD Sumbar Raflis dan tamu undangan. Yc
Discussion about this post