UTUSANINDO.COM, Padang – Kepala Perwakilan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Endang Kurnia Saputra mengatakan,
Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota Provinsi Sumatera Barat terkendali pada Oktober 2023.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, IHK umum Sumatera Barat pada Oktober 2023 tercatat inflasi sebesar 0,10% (mtm), melandai dibandingkan realisasi September 2023 sebesar 0,13% (mtm).
Sementara secara tahunan, inflasi pada Oktober 2023 sebesar 2,27% (yoy) atau meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1,94% (yoy), namun tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi nasional 3 ± 1% (yoy).
Secara spasial, Kota Padang mencatatkan inflasi dan Kota Bukittinggi mencatatkan deflasi pada Oktober 2023.
Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,12% (mtm), meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 0,07% (mtm).
Sedangkan Kota Bukittinggi mengalami deflasi sebesar -0,06% (mtm), turun dibandingkan September 2023 yang tercatat inflasi relatif tinggi sebesar 0,66% (mtm).
Secara tahunan, laju inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi mengalami kenaikan dengan realisasi masing-masing sebesar 2,27% (yoy) dan 2,30% (yoy) pada Oktober 2023.
Realisasi tersebut membawa inflasi Kota Padang berada pada peringkat ke-75 dan Kota Bukittinggi peringkat ke-74 dari 90 Kabupaten/Kota yang mengalami inflasi di Indonesia.
Inflasi gabungan dua kota di Sumatera Barat pada Oktober 2023 dipengaruhi oleh kelompok transportasi dengan realisasi inflasi sebesar 1,16% (mtm) dengan andil sebesar 0,18% (mtm).
Inflasi kelompok tersebut bersumber dari peningkatan tarif angkutan udara dan bensin. Peningkatan tarif angkutan udara dipengaruhi tingginya permintaan sejalan dengan banyaknya event MICE yang diselenggarakan di Sumatera Barat pada Oktober 2023.
Sementara itu, harga bensin naik pasca kebijakan peningkatan harga BBM non subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex per 1 Oktober 2023.
Kelompok penyumbang inflasi selanjutnya yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,35% (mtm) dengan andil 0,02% (mtm).
Inflasi kelompok tersebut dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas emas perhiasan. Emas perhiasan mengalami kenaikan harga mengikuti perkembangan harga emas dunia yang dipengaruhi oleh kondisi kestabilan ekonomi dan keuangan global terkini.
Laju inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu sebesar -0,33% (mtm) dengan andil -0,10% (mtm).
Deflasi utamanya bersumber dari penurunan harga aneka ikan yaitu ikan gembolo/ikan aso-aso dan ikan cakalang/ikan sisik serta komoditas hortikultura yaitu tomat, bayam, dan wortel.
Penurunan harga aneka ikan didorong oleh tersedianya pasokan sejalan dengan hasil tangkapan nelayan yang melimpah secara musiman. Ketersediaan pasokan juga mendorong penurunan harga tomat, bayam, dan wortel seiring dengan periode panen yang masih berlangsung di daerah sentra.
Realisasi inflasi tahunan Sumatera Barat terus terkendali dan berada di sekitar batas bawah target inflasi 3±1% (yoy), didukung oleh sinergi yang kuat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat dalam mengendalikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi, serta melakukan berbagai kegiatan komunikasi efektif.
Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada Oktober 2023 antara lain: 1) Menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di berbagai Kabupaten/Kota; 2) Melanjutkan penyelenggaraan sinergi operasi pasar/pasar murah secara intensif; 3) Sidak pasar tinjauan harga dan pasokan secara rutin; 4) Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar dan intra provinsi; 5) Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersil oleh BULOG; 6) Intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil boks keliling dan media sosial oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC); serta 7) Kegiatan koordinasi/rapat rutin dan berbagai kegiatan komunikasi efektif lainnya dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi agar inflasi IHK dapat terkendali dalam sasarannya. Sinergi terus dilanjutkan dengan memperkuat implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumatera Barat tahun 2023.
Berbagai upaya menjaga inflasi terkendali dalam sasaran tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Sumbar Madani Unggul dan Sejahtera Berkelanjutan.
Discussion about this post