Dalam sambutannya, Gubernur berharap agar kongres nasional tersebut menghasilkan kesepakatan dan komitmen yang memberi warna tersendiri dalam pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas tansformasi yankes di Sumbar. Sehingga, masyarakat sebagai objek pelayanan dapat lebih sehat, lebih mandiri, dan pada akhirnya semakin produktif dalam menjalani kehidupan.
“Kegiatan ini tentu juga menjadi wadah dalam meningkatkan komitmen dan profesionalitas dalam pelayanan di bidang Gastroenterohepatologi, melalui upaya pembaharuan ilmu dan kompetensi para peneliti dan ahli,” ucap Gubernur Mahyeldi.
Selain itu, Gubernur menekankan bahwa dalam upaya percepatan pelaksanaan transformasi layanan kesehatan, semua pihak harus menjadi bagian dari proses, demi terwujudnya layanan kesehatan yang lebih baik. Sebab, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan membutuhkan dukunga dari seluruh komponen bangsa.
“Mewujudkan Indonesia sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, termasuk lembaga negara, perusahaan swasta, dan organisasi profesi serta komponen lainnya,” sambung Gubernur.
Selanjutnya, Gubernur menyebutkan bahwa berdasarkan data Evaluasi Matrik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2019, diketahui bahwa penyakit sirosis dan penyakit hati kronis, menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia remaja, usia produktif, serta di kalangan lansia. Bahkan, pada kelompok usia remaja dan lansia, sirosis dan gangguan hati kronis menjadi penyebab kematian nomor enam tertinggi.
“Oleh karena itu, transformasi layanan rujukan yang dilakukan merupakan salah satu upaya dalam penguatan dan peningkatan akses layanan unggulan, khususnya untuk sembilan penyakit penyebab kematian tertinggi di rumah sakit, yaitu penyakit jantung, kanker, stroke, uronefrologi, TBC, kesehatan ibu dan anak, DM, infeksi emerging, serta gastrohepatologi,” tutur Gubernur lagi.
Gubernur menginformasikan, sebelumnya telah terjalin kesepakatan antara RS Rujukan Nasional, RSUP Dr. M. Djamil, serta Pemprov Sumbar, terkait penguatan pelayanan gastrohepatologi. Selain itu, Kemenkes juga telah menetapkan RSUP Dr. M. Djamil sebagai rumah sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Gastrohepatologi Strata Utama.
Sejauh ini, sambung Gubernur, juga terdapat tiga rumah sakit milik Pemprov Sumbar yang menjadi rumah sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Gastrohepatologi Strata Madya, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1338/2023. RS itu di antaranya, RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi, RSUD M. Natsir Solok, serta RSUD Pariaman.
“Dengan penunjukan rumah sakit milik provinsi tersebut, kita berharap agar pelayanan bagi pasien gastroentererohepatologi di Sumbar dapat lebih baik. Sehingga, tidak diperlukan lagi rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi maupun ke luar negeri,” ucap Gubermur berharap.
Selanjutnya, Gubernur menambahkan bahwa pengembangan yankes juga perlu diikuti peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dengan penyediaan dokter subspesialis. Berdasarkan pendataan Juli 2023, jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Sumatera Barat saat ini mencapai 111 orang, yang tersebar di 19 kabupaten/kota.
“Dari jumlah 111 itu, Dokter Subspesialis Gastroenterologi Hepatologi di Sumbar baru empat orang, dan semuanya bertugas di RSUP Dr. M. Djamil. Sementara itu, total keseluruhan dokter Subspesialis Gastroenterologi Hepatologi di Indonesia saat ini sebanyak 217 orang,” ucap Gubernur di akhir sambutannya.
Tampak hadir dalam agenda kongres tersebut, Rektor Universitas Andalas, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand), Pengurus Besar (PB) PPHI-PGI-PEGI, Pengurus Gabungan PPHI-PGI-PEGI Cabang Sumbar, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK Unand, perwakilan dari RSUP Dr. M. Djamil, RS Unand, serta Prof. Dr. dr. Nasrul Zubir, SpPD, K-GEH, FINASIM yang bertindak selaku Ketua Panitia Kongres. (adpsb)
Discussion about this post