UTUSANINDO.COM, Padang – Vifner kordiv pengawasan dan hubal Bawaslu Sumbar mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekedar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.
“Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dalam bentuk pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kepada pengawas,” ujar Vifner saat sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dikalangan profesi di ZHM hotel Grand Zuri Padang, 26 Februari 2022.
Menurut Vifner, sebagai lembaga bertugas mengawasi proses pemilu dan pilkada.
“Kita satu- satunya lembaga merupakan pintu masuk pertama menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu dan pilkada,” ujar Vifner.
Lanjut Vifner, pihaknya membinan dan mendidik dalam perspektif dalam pengawasan untuk melahirkan pemilu beritegritas.
“Sekolah kader pengawas partisipatif, sosialisasi tatap muka, sekolah kader pengawas pertisipatif daring, riaet dan publikasi media, pendidikan pengawas pemilu dilingkungan akademik, sosialisasi melalui media dan pojok pengawasan,” ujar Vifner.
Dikatakan Vifnerz, adapun tema diberikan peran strategis masyarakat dalam menyukseskan Pemilu 2024 (optimalisasi pengawasan partisipatif).
“Pemilih pemula akan dijadikan sasaran sosialisasi pemilu, selanjutnya ditargetkan kepada guru- guru di sekolah dan tengah masyarakat. Guru aktivis ditengah masyarakat , suaranya didengarkan para masyarakat,” ujar Vifner
Dikatakan Vifner, tempat paling mungkin melakukan kecurangan dan hasil terbaik didapatkan di Tempat Pemungutan Suara( TPS). Maka sebab itu, pelaksanaan pengawasan pemilu didorong di TPS harus dioptimalkan.
“PGRI memiliki sumber daya luar biasa. Rata- rata para guru pasti diikuti dan ditiru masyarakat dan Bawaslu Sumbar akan menggandeng awak media dalam setiap rangkaian pengawasan dalam tahapan pemilu,” ujar Vifner.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Karmalis mengatakan, pihaknya memiliki sumber pagu dana APBN untuk peningkatan sumber daya manusia internal dan eksternal .
“Pagu dana pengawasan untuk persiapan sebesar 3, 23 persen dari total anggaran untuk mendukung pengawasan partisipatif, fasilibilitas, disabilitas dan koordinasi untuk pemuktahiran data pemilih berkelanjutan,” ujar Karmalis. (Clin)
Discussion about this post