UTUSANINDO.COM, PADANG – Anggota DPRD Provinsi Sumbar HM Nurnas mengatakan, pihaknya mengajak semua pihak, agar menggenjot dana kementrian dan lembaga mengalir di Provinsi Sumatera Barat.
“Kita mendorong RPJMD 2024 dapat teralisasi, karena apa dapat tercapai dengan kondisi keuangan Sumbar saat ini,” ujar HM Nurnas saat diskusi JAringan Pemred Sumbar (JPS) di The ZHM Premiere, Padang, Sabtu, 25 Desember 2021.
Menurut HM Nurnas, ada 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI daerah pemilihan Sumbar dan semua tokoh Sumbar harus duduk semeja agar dana kementrian dan lembaga banyak mengalir ke Sumbar.
“Bagaimana belanja kita mengenjot dana kementrian/lembaga dan meningkatkan PAD, karena dominan dari pajak kendaraan,” ujar HM Nurnas
Lanjut HM Nurnas, salah satu sumber dana transfer dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya Alam harus dikejar.
“Dasar hukum UU dana perimbangan
UU 23 menggangu DAU Provinsi, karena sebelum UU 23 DAU dapat digunakan belanja lain dan setelah UU 23 DAU. Sedangakan dana transfer banyak lemah sudah diperuntukan,” ujar HM Nurnas.
Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy mengatakan, strategi menggaet dana pusat dengan bercerita kisahnya ketika mendorong penuntasan pembangunan fly over BIM-Duku yang butuh anggaran Rp37 miliar dan pengembangan kampus Universitas Negeri Padang (UNP) yang butuh anggaran Rp350 miliar. Ketika itu, Leonardy masih di DPRD Sumbar.
Leonardy membawa Menteri PPN/Kepala Bappenas saat itu dijabat Paskah Suzetta berkunjung ke lokasi fly over BIM-Duku yang baru dibangun pondasinya saja oleh Pemprov.
“Saya bilang ke Pak Menteri Paskah waktu itu, pondasi tonggaknya sudah dibangun dengan APBD. Kalau bentangan atas fly over ini dibangun dengan APBD juga, maka selesainya butuh waktu bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah, ketika itu beliau merespons dan minta agar ajukan permohonan ke kementerian. Ketika itu yang presentasi gambar fly over itu di VVIP BIM, almarhum Hediyanto, kepala Dinas PU Sumbar,” jelasnya.
Di samping melakukan lobi ke kementerian, kata Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu, upaya lain yang bisa dilakukan dengan penyertaan modal dan membangun usaha-usaha yang dikaji secara komprehensif bisa mendatangkan pendapatan bagi PAD. “Selama ini ada usaha-usaha milik pemprov, tapi banyak yang tidak memberikan kontribusi bagi PAD. Banyak merugi. Nah, ke depan SDM-nya harus jadi perhatian serius,” tambahnya.
Sementara peluang untuk memperbesar dana transfer, kata Leonardy, dengan pengembangan nagari. Saat ini, jumlahnya di Sumbar tidak sampai 1.000. Jika jumlah nagari bertambah, maka dana desa yang diterima jauh lebih besar.
“Saat ini, jauh lebih banyak Nanggroe Aceh Darussalam yang jumlahnya ribuan sehingga dana transfernya lebih besar,” kata mantan Ketua DPD Gapensi Sumbar ini.
Cara lain yang bisa dilakukan jika ingin membangun, kata Leonardy, juga bisa dengan melakukan pinjaman daerah ke pemerintah dan provinsi lain. “Misalnya, ke Pemprov DKI Jakarta yang dananya banyak. Itu memungkinkan dilakukan,” katanya.
Hefrizal Handra, pakar Keuangan daerah dari Universitas Andalas dalam diskusi ini mengatakan, anggaran pemerintah sifatnya stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan.
“Yang memainkan peran penting itu sebenarnya sektor swasta. Nah, pemerintah harus memberikan stimulus untuk itu. Jika bisa dikelola dengan baik, maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Sedangkan soal pendanaan pembangunan infrastruktur dengan menerbitkan obligasi daerah, kata Wakil Rektor Unand itu, perlu studi secara komprehensif. Apalagi hal itu akan berkaitan pembayaran dari keuangan daerah jangka panjang
Dana transfer dari APBN ke daerah setiap tahun cenderung turun. Bahkan, di kala pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 hingga sekarang, dana transfer ke daerah turun drastis karena adanya refocusing anggaran. Hal tersebut dialami seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya Sumbar.
Yunasri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumbar menyampaikan dana transfer dari APBN tahun 2018 sebesar Rp3,9 triliun, 2019 sebesar Rp4,27 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp4 triliun.
Jumlah dana transfer ke daerah tersebut, katanya tidak banyak berubah sejak orde baru. Tahun 2020 jumlahnya turun karena terdampak pandemi Covid-19.
“Pendapatan asli daerah (PAD) juga turun dari Rp2,3 triliun jadi Rp2,2 triliun. PAD itu didominasi pajak kendaraan bermotor. Dari target Rp1,9 triliun, terealisasi Rp2 triliun lebih,” jelas Yunasri
Diungkapkan Yunasri, dari total APBD Sumbar, komposisinya sebesar 63,66 persen berasal dari dana transfer APBN dan sebesar 35,43 persen dari PAD.
“Jadi kita masih bergantung dana transfer dari pusat (APBN). Namun, komposisi PAD kita di APBD sudah lebih baik karena di atas 30 persen,” imbuhnya.
Discussion about this post