UTUSANINDO.COM,(PADANG)- Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal mengatakan, pihaknya mendorong Bappeda Provinsi Sumbar untuk menjabarkan RPJMD kepala daerah ke seluruh OPD yang ada sehingga lahirlah program utama dari kepala daerah hasil Pilkada.
“Nah kita melihat, bagaimana kewenangan pusat yang harus diselesaikan di daerah, bagaimana menyambungkan RPJMD yang sudah dibikin dengan RPJMN sehingga Nawacita Presiden dapat terjabarkan di daerah,” ujar Afrizal di gedung DPRD Sumbar, Padang, Senin, 22 Juni 2020.
Menurut Afrizal yang berasal dari Fraksi Golkar ini, sekarang tinggal kesanggupan daerah, kalau dibidang infrastruktur, bagaimana lahan sudah oke, setelah itu biaya operasionalnya ada APBD Provinsi.
“Tidak seperti sekarang, link atau jaringan itu betul yang tidak ada sehingga kita kelabakan untuk menjabarkan Nawacita Presiden itu kepada program utama Provinsi,” ujar Afrizal yang dikenal vokal ini.
Lanjut Afrizal, sehingga jelas terlihat dari dana dekon dan dana pusat itu bidang infrastruktur hanya memperoleh Rp 8,9 Milyar dan yang kedua itu Rp 18 sekian milyar artinya tidak sampai Rp 30 Milyar.
“Sementara pulau Jawa, kabupaten ada yg mencapai ratusan milyar, kok Provinsi Sumbar hanya sekian milyar, nah tentu ini ada yang salah yang.Saya lihat itu sistim ketidakmampuan Bappeda melakukan katalisator untuk melaksanakan program daerah sampai ke pusat serta sampai ke kabupaten dan kota,” ujarnya.
Dikatakan Afrizal, pihaknya melihat pemerintah provinsi Sumbar hanya berkutat pada APBD yang saja.
“Kita hanya berkutat pada apbd yang tdk seberapa yang pada tahun 2020 hanya tinggal Rp 6, 4 triliun yang itu harus kita potong untuk belanja gaji,” ujar Afrizal yang merupakan anggota Banggar ini.
Dikatakan Afrizal, artinya dana untuk pembangunan di provinsi Sumbar tidak lebih dari Rp 3 triliun.
“Artinya kita dari 19 kabupaten dan kota APBD Provinsi Sumbar menjadi kedodoran. Kita mendorong pemprov Sumbar melalui Bapedda bagaimana melinkkan ke Nasional terutama sekali dengan Bappenas terutama sekali dgn kementrian lembaga, karena dimana uang APBN itu lebih banyak di kementrian dan lembaga,” ujar Afrizal mengakhiri. (Chan)
Discussion about this post