UtusanIndo.com,(Padang) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mendesak pemerintah Provinsi Sumbar untuk melakukan keseriusan mengatasi bencana, pemprov Sumbar seharusnya harus ada kesepakatan dan kesepahaman Gubernur Sumbar dengan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota.
“Artinya sebelum kesepakatan dan kesepahaman tadi itu harus ada identifikasi terhadap sumber- sumber bencana tadi, kajian, karena bencana- bencana yang terjadi lima tahun yang dahulu dengan kini sama, bahkan kecenderungan melebar, kalau kemaren itu ada tiga titik, sekarang bisa jadi empat titik, tetapi dilingkungan itu juga terjadi bencana,”ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi, di Padang, Senin, 16 Desember 2019.
Menurut Supardi, nah kalau sudah ada kesepatakan dan kesepahaman, harus ada ending mana yang bisa kewenangan Provinsi nanti yang membangun, mana yang kewenangan pusat, gubernur bersama kepala daerah kabupaten dan kota untuk bersama- sama mengusulkan ke pemerintahan pusat agar ini diselesaikan dengan anggaran pusat dan itu tidak pernah terjadi selama ini.
“Bahkan mungkin lebih sering pemerintahan pusat yang lebih banyak proaktif dengan satelit yang hutan- hutan yang kita banggakan dari jauh menang hutan, tapi didalam sudah tandus dan itu tinggal menunggu bencana saja lagi, kita sudah sekian kali mendesak itu, jadi pekerjaan rumah kita itu sangat banyak termasuk masalah bencana ini, jadi kalau kini terjadi bencana,kita tidak heran lagi, karena memang tidak penanganan,” ujar Supardi yang merupakan politisi partai Gerindra ini.
Lanjut Supardi, pihaknya DPRD tidak punya kekuasaan, tidak punya kewenangan ke hal- hal bersifat yang seperti itu.
“Kita cuma meminta mengajak kepada Pemprov dan kabupaten dan kota tolong serius dalam artian memang difollowup,”ujarnya.
Dikatakan Supardi, kalau seandainya kini tiga titik tahun besok menjadi dua titik tahun besok jadi satu titik dan habis dan ini tidak ada, malah kecendrungan bertambah yang kemaren ini tidak bencana.
“Kini terjadi bencana, yang kemaren ini cuma tiga atau dua kabupaten/kota kini menjadi enam kota dan kabupaten itu baru curah hujan yang standar belum lagi kalau yang ekstrim, bayangkan itu,” ujarnya.
Dijelaskan Supardi, Kota Solok selama ini tidak pernah banjir, kini banjir, kalau seandainya jalan di Limapuluh Kota putus ke Riau, jalan Sitinjau Lawik putus pula.
“Itu lumpuh perekonomian Sumbar, paham tidak orang- orang ini, berapa kerugian secara ekonomi, kalau seandainya lumpuh, satu jam saja berapa kerugian luar biasa, nah ini kawan masih keluar negeri juga barukan,”ujar Supardi mengakhiri . (Can)
Discussion about this post