UtusanIndo.com,(Padang)- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan, pembangunan jalan tol Sumbar- Riau akan membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar semakin baik,karena proyek jalan tol ini merupakan proyek strategis Nasional.
Menurut mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode ini, agar dapat terealisasi sesuai rencana diharapkan pemerintah kota dan kabupaten yang dilintasi jalan tol ini diminta berperan aktif mendorong penyediaan, dan pembebasan lahan yang digunakan pembangunan jalan tol Sumbar-Riau ini.
“Kita telah mengajak beberapa kali pertemuan untuk membahas dan masyarakat menyampaikan keluhan yang terdampak oleh pembangunan tol Sumbar-Riau ini terutama di seksi I di Nagari Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman,”ujarnya.
Dijelaskan Nasrul Abit, pihaknya akan mengusulkan perubahan trase jalan tol ini ke Kementerian PUPR, dan kita berharap pengertian dan pemahaman Kementerian nantinya agar bisa diterima,” kata Nasrul usai pertemuan dengan warga Sicincin, di ruang rapat kantor Bupati Padang Pariaman, Senin, 22 April 2019.
“Kita melihat pada prinsipnya warga tidak menolak pembangunan jalan tol Sumbar-Pekanbaru yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal 2017 lalu. Tapi sampai saat ini proses pembebasan lahan masih terkendala karena masyarakat keberatan menyerahkan tanahnya lantaran tanah mereka mayoritas merupakan harta pusaka tinggi,”katanya.
Salah satu tokoh masyarakat Nagari Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, Alwi Datuak Majo Garang mengatakan, masyarakat di daerahnya masih keberatan dengan penetapan trase jalan tol Padang-Pekanbaru. Alasannya, kata Dt Majo, mengakibatkan habisnya tanah lahan produktifnya Masyarakat.
Dt Majo menambahkan alternatif dari masyarakat Sicincin, pembangunan jalan tol di nagari mereka digeser ke arah timur jalan lingkar. Dengan digeser ke wilayah timur, pembangunan tidak akan memakan lahan permukiman atau lahan produktif masyarakat.
Alwi menjelaskan, pihaknya tidak mau ada warga yang sengsara karena lahannya diambil alih. Baik itu lahan permukiman maupun lahan produktif.
Masyarakat Sicincin, menurut Dt Majo, ingin ada solusi yang tepat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat supaya masyarakat merasakan keadilan.
“Lahan seperti sawah merupakan aset suatu kaum yang sifatnya berketurunan dan berkelanjutan. Luas lahan yang kena sebanyak 246 kartu keluarga (KK). Sedangkan, arah timur kosong tidak ada lahan yang kena dan tidak ada rumah penduduk yang kena,” ucap Dt Majo.(advedtorial)
Discussion about this post