UtusanIndo.com,(Solok) – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan, pihaknya terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar jumlah perokok dapat berkurang, karena sekarang jumlah perokok di Sumbar ada 38 persen, ini jumlah yang besar dari 10 orang ada 4 yang perokok.
“Kita berupaya untuk menguranginya harus ada tempat-tempat yang dilarang merokok seperti di sekolah, tempat ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja,”ujar Nasrul Abit saat acara rapat kordinasi pembangunan kesehatan Tahun 2019, di aula BAPPEDA Kota Solok, Rabu, 30 Januari 2019.
Menurut mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode ini, ada tiga hal yang perlu dibenahi dalam pembangunan kesehatan yaitu terkait masalah pemerintahan, masalah ekonomi dan pembangunan dan masalah sosial kemasyarakatan.
“Kita menilai kegiatan ini amat penting, karena saat ini masalah sosial kemasyarakatan yaitu masyarakat kita tengah mengalami perubahan pola penyakit transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain,”ujarnya.
Dijelaskan Nasrul Abit yang juga ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini, perlu ada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dilingkungan kita, permasalahan sosial kemasyarakatan ini yang perlu kita perhatikan, seperti narkoba, LGBT yang saat ini sudah merajarela di Sumbar dan rokok.
“Hal yang kecil saja, kita bisa hidup sehat di mulai dari Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sudah hampir daerah memiliki Perda tentang Rokok, tentunya saya berharap kota solok segera memiliki Perda Rokok, sekurang-kurangnya peraturan Walikota,” tambahnya.
Sebelumnya Sekda Kota Solok dalam ini mewakili Walikota Solok menyampaikan sambutannya, bahwa kegiatan Rakor Pembangunan Kesehatan ini baru yang pertama diadakan di Sumbar dan ditempatkan di Kota Solok ini adalah perubahan yang sangat bagus untuk mensosialisasikan kegiatan kesehatan ini.
Kemudian Sekda juga melaporkan, program Germas harus dilaksanakan oleh semua stakeholder terkait. Ini adalah program nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah.
“Menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat kita,” ujarnya.
Tampak acara Rakor ini Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Merry Yuliesday, MARS, dan Kepala Dinas Kabupaten/kota se Sumbar daan undangan lainnya yang berjumlah 50 orang.(PTP/hms)
Discussion about this post