Komisi II DPRD Sumbar Hearing Dengan BPSK Padang

UTUSANINDO.COM,(PADANG)  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui komisi II menggelar hearing(rapat dengar pendapat) dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, terkait banyaknya persoalan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian dalam hubungan anatara konsumen dan produsen di gedung DPRD Sumbar, Senin (19/2/2018).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Yuliarman, mengatakan, sangat prihatin dengan kondisi BPSK Kota Padang, Karena saat ini banyaknya persoalan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian dalam hubungan antara konsumen dan produsen, sudah selayaknya kondisi itu mendapat perhatian serius.

“Semakin banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian dalam hubungan antara konsumen dan produsen”, Ujar Yuliarman.

Menurutnya, permasalahan ini akan dijembatani untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan yang masih dihadapi BPSK Kota Padang

“BPSK diharapkan membuat rincian tertulis untuk diajukan sehingga bisa dimasukkan dalam pembahasan anggaran”, Katanya.

Dijelaskannya, BPSK Kota Padang agar dapat bekerja lebih profesional lagi ke depan, Karena persoalan masyarakat konsumen dan produsen hendaknya mendapat penanganan yang baik dari BPSK sehingga tidak ada yang dirugikan.

“BPSK  harus memberikan pencerdasan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen sehingga masing-masing pihak semakin mengerti hak dan kewajibannya”, Katanya

Sementara itu, pengurus BPSK Kota Padang mengatakan, keterbatasan anggaran dan fasilitas tersebut membuat kinerja mereka tidak optimal.

“BPSK Kota Padang saat ini mengeluhkan minimnya anggaran dan keterbatasan sarana fasilitas penunjang aktifitas, Karena untuk menangani perkara penyelesaian sengketa konsumen,kita hanya dijatah 190 juta setahun dengan fasilitas kantor yang sangat minim”, Ujarnya.

Menurutnya, Hingga bulan ini saja sudah ada 13 perkara yang sedang ditangani dan 5 perkara baru masuk. Kondisi itu ditambah lagi dengan ruang kerja yang tidak representatif dengan fasilitas yang juga kurang memadai.

” BPSK Kota Padang berstatus terbaik nasional namun ruang kantor tidak memadai serta peralatan kerja seperti perangkat komputer yang tidak tersedia,” Katanya mengakhiri (bosn)