Pemerintah Divonis Gagal, Gizi Buruk & Wabah Campak Landa Kabupaten Asmat

UTUSANINDO.COM,(JAKARTA) –  Kasus gizi buruk dan wabah campak yang tengah me­landa Kabupaten Asmat, Papua, menunjukkan adanya hak dasar manusia yang belum terpenuhi. Pemerintah divonis gagal.

Kasus tersebut mengungkap­kan hak penikmatan standar kesehatan tertinggi sebagai salah satu hak dasar setiap manusia belum dijamin secara optimal. Padahal Presiden Jokowi telah berikrar membangun Indonesia dari pinggiran.

Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Andi Muttaqien men­gatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organizatin/WHO) mendefinisikan hak atas kesehatan sebagai keadaan fisik, mental dan sosial yang lengkap, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan.

“Pemenuhan hak kesehatan mensyaratkan adanya akses terh­adap fasilitas dan layanan perawa­tan kesehatan yang memadai, serta tindakan negara yang tepat terkait dengan faktor penentu kesehatan seperti faktor sosial, ekonomi, makanan, air dan sanitasi, kondisi kerja, perumahan, dan kemiski­nan,” katanya.

Selain itu, terdapat persing­gungan antara hak atas keseha­tan dengan dimensi hak asasi manusia lainnya, termasuk hak atas makanan, air, perumahan, pekerjaan, pendidikan, kehidu­pan, non-diskriminasi, privasi, akses terhadap informasi, laran­gan terhadap penyiksaan atau perlakuan yang kejam.

Bahkan, Komentar Umumnya 14, Komite untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan standar mengenai kewajiban penikma­tan hak atas kesehatan, yang meliputi elemen ketersediaan, keteraksesan, dan kualitas. Ketiga elemen ini mensyarat­kan keberadaan tenaga medis dan paramedis yang profesional dan terlatih dengan jumlah yang memadai.

Selain itu, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan obat-obatan yang esensial, ter­masuk vaksin campuk. Elemen penting lainnya yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah berupa keteraksesan fasilitas kesehatan yang dapat terjangkau oleh semua orang. “Peristiwa gizi buruk di Asmat, Papua, yang dibarengi wabah campak menunjukkan kegagalan pemer­intah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjamin pe­nikmatan hak kesehatan secara bertahap maju (realisasi pro­gresif),” kata Andi.

Tindakan reaktif yang diambil oleh pemerintah tentu belum mencukup untuk mengatasi tra­gedi kesehatan yang terus beru­lang terjadi di Papua.

Di samping itu, peristiwa di Asmat juga menunjukkan kega­galan pemerintah untuk menja­min hak atas pangan yang paling mendasar agar setiap warga negara bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi. Komentar Umum 12, Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB menegaskan kewajiban pemerintah dalam menjamin hak atas pangan harus memperhati­kan ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan pangan.

Sementara itu, pemerintah juga terikat komitmennya untuk melaksanakan Agenda Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (Sustainable Development Goals). “Namun, peristiwa di Asmat justru menunjukkan sebaliknya, karena pemerintah terancam gagal mewujudkan yang diniatkan dalam SDG untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan memper­baiki gizi,” terang Andi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan pemerintah daerah di Papua memperhatikan masalah kesehatan masyarakat­nya. Hal ini menyikapi kejadian luar biasa di Kabupaten Asmat, Papua, dimana gizi buruk plus campak memakan puluhan kor­ban jiwa anak-anak.

“Seharusnya Pemda juga terus melihat, karena ini daerah-daer­ah itu memang sering kejadian-kejadian penyakit seperti itu,” kata Jokowi.

Presiden berharap Pemda se­bagai pihak yang terdekat selalu memantau dan melihat kondisi masyarakat yang diperkirakan ter­jangkit penyakit atau gizi buruk. Meskipun demikian, Kementerian Kesehatan telah mengirim tim beberapa minggu lalu.

Menurut Jokowi, masalah kesehatan di Papua antara lain disebabkan akses dan medan yang berat. “Contoh di Nduga saja, siapa yang pernah ikut saya ke Nduga. Baru ke Wamena saja empat hari,” katanya (rmol)