UTUSANIndo.com,(JAKARTA) – PAN dinilai tidak loyal sebagai partai pendukung pemerintah. Oleh karena itu, PDIP meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendepak menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) jika memang akhirnya dilakukan reshuffle kabinet.
“Ketika partai menyatakan mendukung, tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Namun, Hasto menegaskan apa yang disampaikan ini hanya sekedar usulan karena evaluasi kabinet merupakan kewenangan Jokowi sepenuhnya. Menurut dia, PDIP hanya akan turut menyampaikan saran dan pendapatnya jika diminta presiden. “Tetapi PDI-P bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong,” tegas dia.
Hasto menekankan tugas Jokowi sebagai kepala negara tidak ringan harus menghadapi berbagai tantangan untuk mempercepat pembangunan. Untuk itu, kesolidan partai pendukung pemerintah menjadi syarat mutlak terwujudnya pembangunan
“Tentu saja Presiden memerlukan dukungan kabinet yang solid, memerlukan dukungan kabinet yang betul betul profesional, dan memerlukan komitmen parpol yang sudah menyatakan dukungannya pada pemerintah,” tutur Hasto, dikutip teropongsenayan.
Menurut Hasto, tidak loyalnya PAN dalam mendukung Presiden bisa dilihat dari sikap mereka yang menyatakan penolakan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya Perppu tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menilai tidak tepat Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Ormas. Saat ini, PAN memiliki satu jatah menteri di kabinet, yakni Menpan-RB Asman Abnur. Kader PAN lainnya Sutrisno Bachir kini juga duduk sebagai Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional.(sebarr.com)
Discussion about this post